ATR/BPN Menyiapkan Tiga Langkah Strategis untuk Penanggulangan Banjir di Jabodetabek

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani dan mengurangi risiko banjir di Indonesia.

Komitmen Pemerintah

• Fokus Utama: Mengatasi risiko banjir melalui perencanaan tata ruang dan pengadaan tanah.

• Kolaborasi: Penanganan masalah banjir dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, terutama di wilayah Jabodetabek - Punjur.

Langkah-Langkah yang Diambil:

• Rencana Tata Ruang: Detail langkah pengendalian banjir di Jabodetabek-Punjur termasuk dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan, yang diatur dalam Perpres 60 Tahun 2020.

• Tantangan Utama: Implementasi, pengawasan, dan penertiban kebijakan tata ruang di daerah.

Langkah Konkret:

• Normalisasi Sungai Ciliwung: Akan segera dieksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025.

• Sertipikasi Tanah: Tanah-tanah di atas badan sungai akan disertifikasi; penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.

• Revisi Rencana Tata Ruang: Selaras dengan kondisi terkini di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

• Sertifikasi Tanah di Kawasan Badan Air: Mencegah alih fungsi lahan yang meningkatkan risiko banjir.

Peran Kementerian ATR/BPN:

• Mendukung pengamanan badan air dan penertiban pelanggaran tata ruang.

• Pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir sesuai peraturan perundang-undangan.

• Koordinasi: Bersama pemerintah daerah untuk menekan potensi konflik sosial dalam implementasi.

• Penekanan Menko: Kerjasama dalam penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.

Arahan Menteri Koordinator:

• Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana banjir dari hulu ke hilir secara komprehensif, berbasis ekosistem, dan tidak terkotak-kotak.

Pertemuan dan Peserta:

• Pertemuan Koordinasi: Diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

• Peserta: Menteri terkait, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Wakil Menteri didampingi Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menyampaikan hal ini dalam rapat tingkat menteri untuk penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir jangka pendek dan menengah.